Oleh: maskub | 3 Juli 2010

anak malang negara membisu

hadis riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim kita temukan bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Imam (kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat); ia akan diminta pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.”

ingat imam

ingat imam

ingat imam

i.n.g.a.t…i.m.a.m………..!!!! bertanggung jawab

demi ALLAh pagi yang sangat dini ini hati ku terasa terusik mendengar anak anak terlantar hanya di biarkan apa guna dinas sosial ect

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
f. bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;
g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak;

Mengingat :

  1. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
  3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
  4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
  5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
  6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
  7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
  8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

bagi kami sebagai rakyat kecil hanya bisa berkeluh kesah kenapa anak kecil yang semestinya hidup dengan keceriaan,pendidikan,dan penuh harapan terasa di siasiakan mungkinkah kita tidak bisa membuat tempat yang layak untuk anak generasi kita yang menjadi tanggung jawab kelak  bisa penuh semangat mungkin dia menginginkan pendidikan formal tetapi dia mungkin berharap yang penting bisa dilatih ketrampilan dengan sedikit ilmu untuk meraih cita mungkin anda sebagai tuan tuan yang berpikir bijak bisa memberi dia payung untuk berteduh

semoga saja pemerintah tidak mempunyai beban jika menanggung anak-anak terlantar semoga saja anak-anak terlantar tidak memberi dampak kerugian materi difihak pemerintah maaf kami hanya orang kecil yang tak tahu apa itu hak saya dan kami hanya ingin menjadi manusia indonesia yang mempunyai sifat dan budaya yang santun dan berfikir kritis  tolong hampiri anak anak yang terlantar ditingal orangtua-nya dan sama sekali tidak ada satu pun sanak keluarga yang bisa menjaga keinginanya mungkinbagi kita kecil tapi buat mereka bagai setitik cahaya dalam gelapnya badai malam

Muslim wajib masuk Islam secara kâffah. Karenanya, kehidupan bernegara juga harus berdasar syariah. Dengan demikian, pelaksanaan syariah dalam kehidupan masyarakat, keluarga dan individu menjadi jauh lebih mudah. Keluarga-keluarga non-Muslim pun dapat menjalankan fungsi-fungsi keluarganya dengan baik dalam naungan Khilafah. Mereka tetap bisa mengajarkan nilai-nilai ajaran agama mereka kepada anak-anak mereka di rumah-rumah mereka atau tempat-tempat peribadatan mereka. Secara ekonomi mereka sama sejahteranya dengan keluarga Muslim. Lalu apa lagi yang menghalangi untuk hidup dalam naungan negara Khilafah? Wallâhu a’lam bi ash-shawâb. []


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: